SAMPIT, Kabarkalteng.net – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Tahun 2026. Rakor yang dipimpin langsung Bupati Kotim itu berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17, Sampit, Selasa (25/8/2026).
Hadir dalam rakor tersebut jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan. Di antaranya Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan, Wakil Bupati Kotim, perwakilan Danrem 102/Pjg, Kabagops Polres Kotim mewakili Kapolres, Pj. Sekda Kotim, para Asisten Setda, Kepala OPD, Kajari Kotim, BPBD Kotim, Danpos TNI AU Sampit, Danpos TNI AL Samuda, Kepala BMKG Sampit, instansi vertikal, hingga pimpinan perusahaan di Kotim.
Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan menegaskan, situasi Karhutla dan kekeringan di Kotim saat ini harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Ini butuh sinergi dan kerja sama seluruh stakeholder,” tegas Dandim.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan sejak dini. Pemantauan di wilayah rawan kebakaran harus diperketat, dan respons cepat harus dilakukan begitu ditemukan titik api.
Untuk kekeringan, Dandim juga mendorong seluruh unsur segera mengantisipasi dampaknya, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air bersih.
Dalam paparannya, Dandim menyoroti sejumlah kendala di lapangan. Luasnya wilayah dan karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lama serta pasokan air dalam jumlah besar.
Ironisnya, sumber air justru semakin terbatas dan sulit dijangkau karena musim kemarau. Selain itu, masih ada keterbatasan sarana pendukung seperti selang, mobil tangki, embung portable, sumur bor dalam, hingga APD untuk personel di lapangan.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan fasilitas, peralatan, sumber air, serta perlindungan personel agar penanggulangan Karhutla dan kekeringan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, rakor menyepakati sejumlah langkah strategis secara terpadu.
Pemerintah akan menguatkan sistem peringatan dini dan pemantauan kualitas udara, mengintensifkan patroli rutin, serta mempercepat respons pemadaman baik di darat maupun udara.
Sebagai cadangan air, penyediaan embung akan ditambah. Dukungan helikopter water bombing juga disiapkan untuk titik api yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menggerakkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.
Rakor ini menjadi penegasan bahwa seluruh unsur di Kotim akan bergerak dalam satu komando untuk menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan sepanjang 2026. (Fauji)
